Pemerintah Terlalu Campuri Konflik Golkar dan PPP

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersuara soal konflik di tubuh Partai Golkar dan PPP. Menurut SBY, pemerintah terlalu ikut campur sehingga permasalahan internal dua partai tersebut berlarut-larut.

“Yang namanya konflik di tubuh partai, perpecahan, kongres atau munas tandingan, kepengurusan ganda itu bukan hal baru di Indonesia. Kerap terjadi. Tapi yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan,” ungkap kata SBY di sela agenda #SBYTourDeJava.

SBY menyoroti sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan sah Partai Golkar dan PPP. Padahal menurutnya, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik.

Ini terkait bagaimana penyelesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal dengan mekanisme masing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.

“Kalau pihak yang bersengketa membawa ke ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas, siapa yang menang dan bersalah. Meskipun proses hukum mewadahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkrah,” kata SBY.

Jika melihat dua perspektif yang dimaksud itu, menurutnya penyelesaian konflik internal Partai Golkar dan PPP sudah dapat dinalar dengan akal sehat. Dengan demikian, kata SBY, permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.

“Saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tida benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

SBY juga mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada aturan yang jelas, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.

“Sebutlah (terkait) kedaulatan partai. Maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih darii setahun. Saya kok tidak nyaman ya,” tuturnya.

Di sisi lain, seharusnya stake-holder atau tokoh politik lainnya perlu mengambil sikap terkait permasalahan konflik Golkar dan PPP yang menurutnya diintervensi pemerintah. Para tokoh ini pun dinilainya perlu membantu memberi solusi terhadap kedua partai itu.

“Kita mestinya ikut merasa bersalah, kalau itu kita biarkan. Tidak ada gerakan moral, empati untuk ikut menyelesaikan yang terjadi di tubuh sejumlah parpol tertentu,” ucap SBY.

Untuk itu SBY berpesan kepada pemerintah agar bisa lebih bijaksana dalam menangani permasalahan di tubuh Partai Golkar dan PPP. Sebagai seseorang yang pernah menjadi Presiden dan juga Ketua Umum partai, SBY menaruh harapan besar terhadap kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK.

“Saya punya keyakinan pemimpin kita, Presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, pemerintah jadi fasilitator,” harap SBY.

Seperti diketahui, di tubuh Golkar, pengkubuan terjadi antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, sementara di PPP konflik berlangsung antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi).