DPR dan Pemerintah Sepakat Memangkas Anggaran 6 Kementerian/Lembaga Ini
JAKARTA – Komisi VI DPR RI kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada kesempatan kali ini, raker terkait persetujuan terhadap perubahan alokasi anggaran pada enam Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Berikut kesimpulan hasil raker Komisi VI dalam rangka pemotongan anggaran pada enam Kementerian/Lembaga:
1. Komisi VI DPR menyetujui pemotongan penghematan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp95,77 miliar dari total pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp355 miliar. Setelah pemotongan menjadi Rp249,92 miliar.
2. Komisi VI menyetujui pemotongan/penghematan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp167,745 miliar dari total pagu anggaran Rp1,233 triliun. Setelah pemotongan menjadi Rp1,065 triliun.
3. Komisi VI menyetujui pemotongan/penghematan anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp32,435 miliar dari total pagu anggaran Rp520,901 miliar. Setelah pemotongan menjadi Rp488,465 miliar.
4. Komisi VI menyetujui pemotongan/penghematan anggaran Badan Sertifikasi Nasional (BSN RI) sebesar Rp120,699 miliar dari total pagu anggaran Rp246,877 miliar. Setelah pemotongan menjadi Rp126,178 miliar.
5. Komisi VI menyetujui pemotongan/penghematan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar Rp21,219 miliar dari total pagu anggaran Rp261,385 miliar. Setelah pemotongan menjadi Rp240,166 miliar.
6. Komisi VI menyetujui pemotongan/penghematan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp12,7 miliar dari total pagu anggaran Rp1,169,8 triliun. Setelah pemotongan menjadi Rp1,157,1 triliun.
“Atas nama pemerintah yang hadir kami ucapkan terima kasih sudah selesaikan RKKL jadi APBN-P 2016. Penghematan agar berupaya semaksimal mungkin target tidak akan dikurangi atau terganggu,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
No Comment