Perjalanan Politik

Nama Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para politikus. Dia merupakan putra ulama kondang Jawa Barat, KH R Totoh Abdul Fatah dengan istrinya Hj. Siti Mariyam.

Pada tahun 1996, Deding menerima tawaran untuk menjadi dosen di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Ketika menjadi dosen inilah, dia mencoba untuk melangkahkan kakinya di dunia politik.

Pada masa kerja 2014-2019 Deding bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1981-1985)
Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ujian Negara Unpad, Bandung (S1) (1985-1989)
Magister Manajemen STIE Jakarta (1994-1998).
Doktor bidang Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik), Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).

Perjalanan Politik

Deding mengawali karirnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Golongan Karya. Agar bisa lebih fokus pada pekerjaan barunya di dunia politik, Deding mengundurkan diri sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Djati. Bersama partai Golkar, suami Hj. Rachmayani ini telah menjadi anggota DPRD selama tiga kali periode jabatan sejak tahun 2000 hingga tahun 2012. Di partainya sendiri, sosok Deding dikenal sebagai sosok cerdas yang religius. Sewaktu pemilihan umum presiden, Deding yang merupakan salah satu anggota juru kampanye mencoba menggalang dukungan di kalangan pesantren, majelis taklim, guru agama, maupun mahasiswa Islam untuk kemenangan pasangan capres-cawapres HM Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto).

Program Kerja

1. Memberikan perhatian kepada masalah pendidikan dengan menaikkan anggaran, memperbaiki/menyempurnakan sistem-sistem pendidikan nasional dan meminimalisir kebocoran anggaran pendidikan.

2. Mendorong perkembangan pembangunan pedesaan melalui desentralisasi perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan memberikan akses pertumbuhan ekonomi pedesaan

Tanggapan

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 – Menurut Deding terjadi pensiunan pengawas bukan guru dimintai gaji 4 tahun karena perubahan aturan. Deding mengingatkan bahwa PP No.48 Tahun 2014 belum menjawab mengenai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Deding juga minta klarifikasi ke Sekjen Kemenag mengapa tidak ada posisi Direktur Jenderal Pesantren.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 – Deding menyoroti tumpang tindih terkait masalah pornografi yang dijelaskan pada pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Deding minta klarifikasi dari Mensos apakah ini ranah Kemensos atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deding minta klarifikasi dari Menteri Sosial (Mensos) sejauh mana koordinasi aplikasi Nawa Cita antara Kemensos dengan kementerian dan lembaga non-pemerintah. Deding juga minta penjelasan bagaimana Mensos koordinasi dengan Direktur Jenderalnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) bisa dicapai.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional – Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 – Deding mendorong BNPB untuk lebih aktif dalam upaya menjamin warga korban bencana terkait dengan keabsahan sertifikasi tanah.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

15 April 2015 – Deding apresiasi sumbang saran dari PMI dan MPBI. Deding bersama Komisi 8 berkomitmen untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana jadi lebih baik.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 29 Januari 2015 – Deding menilai fungsi dan peran Kementerian PPPA masih sebatas koordinatif. Deding berharap di 2015 Kementerian PPPA akan lebih inovatif dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah perempuan dan anak.