Latar Belakang

Drs. H. Gatot Sudjito M.Si terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Jawa Timur VII setelah memperoleh 54.344 suara. 

Gatot adalah petinggi Partai Golkar di Jawa Timur dan dia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Propinsi Jawa Timur.

Pada April 2015 Gatot mutasi komisi.  Sebelumnya Gatot duduk di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum dan perumahan rakyat.  Sekarang Gatot bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja & transmigrasi dan kesehatan. Januari 2016, ia kembali ke posisinya sebagai anggota Komisi V.

Pendidikan

S1, Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jember (1987)
S2, Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2004)

Perjalanan Politik

Gatot Sudjito memulai perjalanan politiknya seusai kuliah dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap Partai Golkar, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putra TNI Polri (FKPPI). Gatot menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah XIII FKPPI di Jawa Timur periode 2011-2013.

Gatot kemudian bergabung di organisasi sayap muda Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Jawa Timur periode 1992-1995. Di 1997, Gatot terpilih menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur. Di DPRD Jawa Timur, Gatot aktif bertugas di berbagai Komisi dan menjadi Ketua Fraksi Golkar.

Gatot juga seorang wiraswasta di bidang kontraktor. Gatot adalah Anggota di Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia. 

Tanggapan

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

8 Juni 2015 – Menurut Gatot, lembaga kesehatan seharusnya efektif dan efisien dalam pengawasan, namun Gatot masih melihat BPOM remang-remang kinerjanya dan belum benar-benar melindungi masyarakat padahal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berjalan. Menurut Gatot persoalan makanan merupakan masalah inti, seharusnya tidak main-main. Ketika ada kehendak asing yang ingin melemahkan masyarakat melalui obat-obatan atau makanan maka semuanya akan hancur. Ketika BPOM hanya ada di tingkat provinsi ini tidak melindungi masyarakat, maka lebih baik tidak usah diadakan saja menurut Gatot. Dia khawatir ada infiltrasi yang disengaja oleh pemerintah. Secara substansi BPOM ada untuk apa. Kalau hanya menjalankan tugas menteri ya hanya akan begini-begini saja. Kuncinya ada di Menteri Kesehatan Gatot menegaskan