HomeProfil AnggotaRobert Joppy Kardinal

Robert Joppy Kardinal

ROBERT J

Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Papua Barat
Komisi IV – Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
Informasi pribadi
Tempat Lahir Sorong
Tanggal Lahir 07/04/1960
Alamat Rumah Jl. Casablanca II Blok BD No. 7. RT.007/RW.016. Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Latar Belakang

Robert Joppy Kardinal lahir di Sorong pada 07 April 1960 silam. 

Pada tahun 2004, Robert Joppy Kardinal menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 Fraksi Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) dari Partai Golkar. Ia terpilih mewakili Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama.

Robert pernah menjadi Anggota Kaukus DPR RI yang merupakan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selama Robert menjabat sebagai Anggota DPR RI, ia menjadi anggota Kaukus DPR RI utusan Tanah Papua. Kaukus ini pernah membahas masalah Limbah dan ancaman dari aktivitas perusahaan PT. Freeport Indonesia terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya,kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur, pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

Nama Robert Joppy Kardinal disebut-sebut juga dalam diskusi publik bertema “Korupsi dan Kehutanan” yang disampaikan Totok Dwi Diantoro dengan judul makalah “Quo Vadis Pemberantasan Pembalakan Liar” atas kerja sama PuKAT Korupsi FH UGM dan UNODC Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 31 Maret 2011 silam.

Sementara itu, Robert adalah juga salah satu anggota DPR RI yang ikut serta dalam kunjungan kontroversial ke Prancis dan Cina. Robert Joppy Kardinal ikut dalam kelompok yang ke Cina di bawah pimpinan Herman Khaeron (dari Partai Demokrat) bersama 16 orang anggota DPR RI lainnya.

Senin, 13 Oktober 2008. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini pernah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api (Baca: Tempo.co).

Pada tahun 2013 silam, Robert Joppy Kardinal adalah salah satu anggota DPR RI yang meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun Pabrik Smelter (pemurnian) di Papua. Ia menilai, Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Tapi dengan satu syarat, PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.

Robert Joppy Kardinal mencalonkan kembali sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 1 daerah pemilihan Papua Barat pada 2014 ini .

Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan caleg DPR Dapil Papua Barat pada Pemilu 2014 yang disahkan KPU, total pemilih mencapai 604.554 yang terdiri dari suara sah 573.725 dan surat suara tidak sah 30.829.

Untuk menentukan parpol mana yang mendapat kursi DPR, total suara sah parpol sebesar 573.725 dibagi 3 sesuai jumlah kursi DPR yang menjadi jatah Dapil Papua Barat. Hasilnya diperoleh angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 191.241.

Dengan BPP 191.241, berarti tidak ada parpol di dapil ini yang perolehan suaranya mencapai BPP. Maka, pembagian kursi DPR langsung ditentukan berdasarkan perhitungan tahap kedua, dimana 3 kursi dibagi tiga parpol yang meraih suara terbesar, yakni Golkar 160.242 suara, Demokrat 143.869 suara dan PDI-P 89.334 suara.

Hasilnya Golkar, Demokrat, dan PDIP masing-masing meraih 1 kursi DPR RI. Tentu, jatah kursi dari Golkar secara otomatis berada pada calon nomor urut1 , Robert Joppy Kardinal. Ia terpilih kembali menjadi DPR RI nomor 89 dari 91 Caleg DPR RI terpilih dari Partai Golkar.

Sejumlah sumber yang diwawancarai majalahselangkah.com di Papua Barat menilai macam-macam terhadap Robert Joppy Kardinal.

Ada yang dengan tegas dan terang-terangan mengatakan, Robert Joppy Kardinal bukanlah orang asli Papua.

“Kardinal mengangkat dirinya sebagai anak Papua dari Raja Ampat. Padahal, dia bukan orang asli Papua, termasuk istrinya bukan orang Papua dan dia tinggal di Jakarta sejak sebelum menjadi DPR RI periode lalu,” kata sumber yang tidak ingin namanya disebutkan.”

Dia keturunan Cina, lahir dan sekolah SD sampai SMA di Papua jadi mengklaim diri sebagai orang Papua,” tuturnya.

Bahkan, Robert Joppy Kardinal dituding sebagai salah satu aktor yang mengambil kayu di Papua Barat pada tahun 1980-1990 silam. “Dia besar karena ambil kayu di sini,” katanya.

Sumber lain lagi mengatakan, sebenarnya, rakyat asli Papua di Papua Barat tidak memilih dia (Robert Joppy Kardinal). “Di sini, rakyat memilih Jimmy Demianus Ijie sebagai anak asli Papua. Yang memilih dia (Robert Joppy Kardinal) adalah kaum pendatang. Dia hanya efektifkan tim sukes dan bermain uang untuk mengikat KPU dan PPS,” kata sumber terpercaya yang tidak ingin namanya disebutkan kantor pemerintah.

Apresiasi datang dari sejumlah pihak kepada Robert. Salah satu Pegawai di Sorong mengatakan, Robert sering membantu biaya kuliah mahasiswa Papua di Jawa.

“Saya apresiasi Bapak dia. Dia berikan beasiswa sejumlah anak Papua. Saya punya tugas akhir dia yang bantu. Tidak hanya saya, ada banyak teman dia bantu,” tutur sumber yang mengatakan off the record itu.

Pendidikan

S1, Universitas 17 Agustus 45, Jakarta (2009)

Perjalanan Politik

Robert mengawali perjalanan politiknya dengan aktif di organisasi afiliasi dibawah Golkar, Pemuda Pancasila sebagai Ketua bidang Pengerahan Massa Pemuda Pancasila (1990-1995) , Ketua Harian DPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan Pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (1996-1999) dan Barisan Inti AMPG (2003-sekarang).

Robert menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009 Fraksi Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) dan juga Anggota Kaukus DPR RI yang merupakan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Papua dan Papua Barat. utusan Tanah Papua.

Program Kerja

Sebagai bentuk kepedulian kepada tanah Papua, Robert ingin meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun Pabrik Smelter (pemurnian) di Papua. Ia menilai, Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Namun dengan satu syarat, PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Robert J Kardinal mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Tanggapan

Rencana Pembentukan Tim Terpadu Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Letak Kota

15 April 2015 – Robert mendukung program tersebut dan berpendapat bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat mengurangi terjadinya pemanasan global ataupun mencegah banjir.

Previous post
Mohammad Suryo Alam
Next post
Siti Hediati Soeharto

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *