Satya Widya Yudha: Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW Harus Tetap Jalan

Jakarta -Banyak yang mempertanyakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) dapat terealisasi atau tidak dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Namun, apapun alasannya, sebenarnya proyek ini harus tetap berjalan seiring dengan kebutuhan listrik nasional.

“Saya ingin proyek 35.000MW ini tetap jalan. Kalau nanti tercapai dalam lima tahun atau tidak, itu urusan lain,” kata anggota komisi VII DPR RI, Satya W Yudha dalam diskusi ‘Program Listrik 35.000 MW di Bawah Rezim Baru Hasil Reshuffle’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Satya menjelaskan, rencana pembangunan pembangkit listrik menggunakan indikator asumsi makro ekonomi. Pemerintah memproyeksikan ekonomi mampu tumbuh 6-7% dengan kebutuhan tambahan pasokan listrik 7.000 MW per tahun.

Berjalannya waktu, ternyata ekonomi hanya mampu tumbuh sekitar 4-5% atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Artinya, kebutuhan juga tidak setinggi yang diharapkan.

“Jadi harusnya proyek 35.000 MW tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, kalau dilihat dari demand side,” paparnya.

Proyek dibagi atas dua wilayah, dengan PLN sebesar 10.000 mw dan swasta 25.000 MW. Menurut Satya, mengundang investor dalam kondisi ekonomi global seperti sekarang sangat sulit. Apalagi, harga jual yang ditawarkan tidak cukup menjanjikan.

“Saya yakin swasta yang kita harapkan masuk, tidak bisa segesit yang dibayangkan untuk berinvestasi,” ujar Satya.

Pada sisi lain, investasi di dalam negeri masih terkendala pembebasan lahan. Swasta, kata Satya, banyak pertimbangan ketika persoalan tersebut belum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

“Karena pemain mayoritas adalah swasta, maka mereka harusnya masuk kalau sudah clear semua. Ini mau tak mau menjadi persoalan tersendiri,” terangnya.

Hal ini ditanggapi sedikit berbeda oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak bisa dijadikan sepenuhnya alasan program harus direvisi.

Program tersebut memang perlu evaluasi. Namun ini lebih kepada agar segala hal yang menghambat pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat. Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Arcandra Tahar sudah memastikan bahwa program harus tetap dijalankan.

“Evaluasi ini memang harus dilakukan setiap tahun, agar masalah dapat teratasi. Ini membuktikan pemerintah terus konsisten,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Kebutuhan listrik dipastikan akan terus bertambah setiap waktunya. Apalagi dengan masih ada wilayah yang sama sekali belum mendapatkan listrik.

“Pembangunan pembangkit listrik ini harus tetap jalan karena kebutuhan,” pungkasnya.

Detik