Latar Belakang

Endang Maria Astuti berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Dapil Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) setelah memperoleh 44.081 suara.  Endang dikenal sebagai aktivis perempuan di Wonogiri dan juga Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014.

Pada periode 2014-2019 Endang Maria bertugas di Komisi VIII yang membidangi pemberdayaan perempuan, agama dan sosial.  Pada 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Endang Maria bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika dan pertahanan.

Pendidikan

S1, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Institut Islam, Surakarta (1996)
S1, Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta (2004)

Perjalanan Politik

Tidak banyak yang menyangka Endang Astuti sebagai sosok yang hanya menamatkan pendidikan tinggi di sekitar Solo Raya bisa menjadi Anggota DPR-RI mewakili suatu Dapil yang dianggap besar dan penuh dengan calon-calon yang dikenal sebagai tokoh-tokoh nasional. Perjalanan politik Endang justru semakin bersinar setelah bergabung dan aktif di dalam Partai Golkar di 2008.

Endang mengawali karir politiknya dengan memperjuangankan hak-hak wanita sejak 2006. Setelah aktif dan mengikuti banyak pelatihan internal Partai Golkar, Endang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri dan Wakil Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jawa Tengah periode 2009-2014.  Di periode yang sama Endang juga terpilih menjadi Anggota DPRD Jawa Tengah.  

Di Pileg 2014, Endang memperoleh suara lebih banyak dari tokoh nasional dan politisi senior di DPR-RI yang juga dari Partai Golkar yaitu Hajriyanto Thohari. 

Tanggapan

Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

25 November 2015 – Endang berharap Komisi 8 bisa mendorong Kementerian Agama (Kemenag) agar dapat mempermudah proses pengaliran dana kepada pihak terkait. Karena menurut Endang Pendidikan Islam (Pendis) program pendidikan dasar agama dapat menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Endang mengkhawatirkan bahwa wacana sekolah agama akan dihapuskan dan mengingat bahwa Madrasah yang di bawah Kemenag sangat jauh tertinggal dibanding sekolah lainnya yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 – Endang menekankan perhatian khusus kepada Pemerintah Daerah terhadap penguatan perlindungan pada perempuan, terutama anak perempuan. Endang juga meminta gambaran Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) dan cara penanganannya.

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 – Endang sedih dan prihatin mengingat karyawan K1 dan K2 harus 10 tahun lebih mengabdi. Endang menginfokan, banyak guru yang mengabdi lebih dari 10 tahun jadi guru namun tidak masuk K1 atau K2. Apabila karyawan K2 tidak termasuk didanai oleh APBN/APBD, Endang mempertanyakan apa imbalan yang diberikan Pemerintah selama mereka mengabdi. 

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 – Menurut Endang seharusnya di 2015 pencapaian Millenium Development Goal (MDG) sudah selesai. Namun dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos) ternyata belum selesai. MDG ini diharapkan mampu dieliminir dengan program Kemensos yang baru.

Anggaran Kementerian Agama

Pada 11 Februari 2015 Endang menilai anggaran yang diminta Kemenag sebesar Rp.60 triliun terlalu kecil dibanding dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp.400 triliun). Endang meminta kepada Menag laporan rincian penyebaran anggaran Kemenag ke 34 provinsi.

Anggaran Kementerian Sosial

Pada 10 Februari 2015 Endang menilai anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan terlalu kecil.  Endang prihatin semakin banyaknya kasus aborsi dan berharap dengan tambahan anggaran kasus-kasus aborsi bisa berkurang.