PAN Dukung Langkah Golkar

JAKARTA – Ternyata manuver yang dilakukan Partai Golkar langsung diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari terbit itu menegaskan pembatasan calon legislatif (caleg) dari kalangan artis itu adalah sebuah sikap mengungkung hak politik seseorang.

”Kita (PAN, Red) setuju langkah Golkar bila kalangan artis. Hak mereka jangan dibatasi pada saat nyaleg nanti di pemilu 2019,” ungkap Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN kepada wartawan, kemarin.

Dia menilai, wacana tersebut dipandang sebagai sebuah wacana diskriminatif. ”Saya pikir azas kesetaraan itu juga harus diberlakukan, bukan hanya dia artis, dia tidak punya rekam jejak di parpol, dia tidak berhak. Itu kan hak politik seseorang. Jangan dikungkung haknya,” ujarnya.

Eddy mengatakan, tidak sedikit kalangan artis yang mencoba terjun di dunia politik dengan menggunakan PAN sebagai kendaraannya. Namun, ia mengklaim, politisi artis yang diturunkan PAN di dalam sebuah pemilihan merupakan politisi andal.

”Artis yang maju sebagai politikus PAN baik di legislatif dan ekskutif berprestasi dan lakukan transformasi dari keartisan jadi politikus tulen. Jadi menurut saya dikotomi artis dan politikus enggak ada lagi. Ketika sudah melangkahkan kaki jadi anggota legislatif, jadi eksekutif di daerah, dia nggak lagi jadi artis,” tutur Eddy.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendahri), Tjahjo Kumolo mengatakan, soal persyaratan caleg menjadi urusan partai politik (parpol). Oleh karena itu, di dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah disusun Kemendagri tidak disebutkan soal persyaratan caleg, termasuk soal syarat caleg dari kalangan artis.

”Dalam draf RUU serta isu-isu krusial tidak terdapat satu kata, frasa, rumusan untuk memperketat caleg. Soal persyaratan caleg merupakan urusan internal partai, termasuk syarat untuk artis. Tidak ada dalam draf RUU,” kata Tjahjo, kemarin.

Sebelumnya, Golkar membela para artis dengan menolak usulan yang dianggap merendahkan artis tersebut. Bahkan, sikap dari wacana itu dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya berpendapat, tidak perlu ada aturan pengetatan artis menjadi calon legislatif. Menurut dia, hal itu adalah urusan masing-masing partai politik. Dia secara tegas menyatakan, adanya pengetatan itu seperti merendahkan artis.

”Rencana pengaturan seperti itu seperti merendahkan kecakapan dan kemampuan caleg dari artis dan pesohor. Dan pada saat yang sama mengistimewakan caleg non artis dan pesohor. Seolah dari kelompok terakhir ini akan muncul anggota dewan yang cakap dan aktif,” ungkapnya.

Sumber: Indopos